Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2019

DESA WISATA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA BAB V PEMBANGUNAN DESA WISATA BAB VI PENGELOLA DESA WISATA BAB VII PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA BAB VIII USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT BAB X KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB XI KOORDINASI BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PROMOSI DESA WISATA BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XV PENDANAAN BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang DESA WISATA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Soppeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Watansoppeng

Tanggal Penetapan

14 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

14 Juni 2019

Tanggal Berlaku

14 Juni 2019

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 2

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 28 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NOMOR-2-TAHUN-2019-DESA-WISATA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

DESA WISATA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang DESA WISATA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata desa; b. bahwa banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh desa yang bila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat; c. bahwa pembentukan desa wisata memberikan kepastian hukum agar kebijakan pembangunan kepariwisataan di Daerah menjadi lebih terarah, terencana, dan terpadu; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717); 9. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA BAB V PEMBANGUNAN DESA WISATA BAB VI PENGELOLA DESA WISATA BAB VII PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA BAB VIII USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT BAB X KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB XI KOORDINASI BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PROMOSI DESA WISATA BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XV PENDANAAN BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 2 TAHUN 2019
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2019

DESA WISATA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT