Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2022

Penyelenggaraan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini memuat tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Asas; Maksud dan Tujuan; Ruang LIngkup; Kewenangan dan Kebijakan Penanaman Modal; Lingkup Pelayanan Penanaman Modal; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Penetapan Pemberian Insentif dan Kemudahan di Bidang Penanam Modal; Pengembagan Penanaman Modal Bagi Koperasi dan Usaha Mikro; Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal di Daerah; Pengendalian Pelasanaan Modal Penanaman Modal; Kerja Sama; Promosi Penanaman Modal; Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Sanksi Administratif; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Laut

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Pelaihari

Tanggal Penetapan

30 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2022

Tanggal Berlaku

30 Desember 2022

Sumber

LD.2022/NO.13

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bidang

Halaman ini telah diakses 166 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Tanah Laut No 13 Thn 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penanaman Modal dan Investasi
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2022/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:	Bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Daerah dan untuk memajukan kesejahteraan umum berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah merupakan penggerak perekonomian Daerah pembiayaan pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing Daerah sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan Daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf L dan huruf R Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016. Peraturan ini memuat tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Asas; Maksud dan Tujuan; Ruang LIngkup; Kewenangan dan Kebijakan Penanaman Modal; Lingkup Pelayanan Penanaman Modal; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Penetapan Pemberian Insentif dan Kemudahan di Bidang Penanam Modal; Pengembagan Penanaman Modal Bagi Koperasi dan Usaha Mikro; Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal di Daerah; Pengendalian Pelasanaan Modal Penanaman Modal; Kerja Sama; Promosi Penanaman Modal; Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Sanksi Administratif; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. 73 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2022

Penyelenggaraan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT