Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2021

PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Raja Ampat ini mengatur mengenai Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2021 tentang PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Raja Ampat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Waisai

Tanggal Penetapan

11 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2021

Sumber

BD. No. 2021/11, LL Kab Raja Ampat: 12 hal

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bidang

Halaman ini telah diakses 284 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Raja Ampat No 11 Tahun 2021 Tentang PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD. No. 2021/11, LL Kab Raja Ampat: 12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, dan menghindari terjadinya berbagai penyimpangan dilapangan perlu adanya pedoman tata laksana Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Raja Ampat yang keanggotaannya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjamin tertib dan lancarnya Pelaksanaan Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan dipandang perlu melaksanakan Peninjauan kembali Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 09 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan Bupati Raja Ampat ini mengatur mengenai Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521