Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 107 Tahun 2021

Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di kabupaten Bone Bolango

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kab. Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan keanggotaan TP2DD, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di kabupaten Bone Bolango

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone Bolango

Nomor

107

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Suwawa

Tanggal Penetapan

31 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2021

Tanggal Berlaku

31 Desember 2021

Sumber

BD 2021 (107)

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Bidang

Halaman ini telah diakses 149 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 107 TAHUN 2021 - BONBOL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (etpd) di kab. bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, BD 2021 (107)
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:	Peraturan ini dibentuk dalam rangka percepatan digitalisasi serta elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah di Kab. Bone Bolango. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bone Bolango dan Kab. Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Administrasi Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kab. Bone Bolango No. 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda Kab Bone Bolango No. 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bone Bolango No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Bone Bolango No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No. 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bone Bolango No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Bone Bolango No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda No. 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bone Bolango No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Bone Bolango No. 30 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu, Perda Kab. Bone Bolango No. 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Permendagri No. 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Kepres No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kab. Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan keanggotaan TP2DD, dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 107 Tahun 2021

Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di kabupaten Bone Bolango

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT