Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2022

Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur mengenai memberikan landasan hukum meliputi; ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, tanggungjawab Pemerintah Daerah, perencanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komite disabilitas daerah, . partisipasi masyarakat, pendanaan, penghargaan, dan pembinaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kupang

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

28 November 2022

Tanggal Berlaku

28 November 2022

Sumber

LD/2022/No. 006

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 1005 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 6 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD/2022/No. 006
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat termasuk penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, b. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur sebagian besar penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan atau pengurangan hak penyandang disabilitas, sehingga perlu diwujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri tanpa diskriminasi, untuk itu diperlukan jaminan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk dapat diberdayakan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat, c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, UUD 1945 pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ndang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 , UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 , UU Nomor 8 Tahun 2016,UU Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 , PP Nomor 43 Tahun 1998,PP Nomor 43 Tahun 2012 , Perpres Nomor 75 Tahun 2015 , Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Perda ini mengatur mengenai memberikan landasan hukum meliputi; ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, tanggungjawab Pemerintah Daerah, perencanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komite disabilitas daerah, . partisipasi masyarakat, pendanaan, penghargaan, dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022. 52 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521