Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 2 Tahun 2014

Ketertiban Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM; 2.RUANG LINGKUP DAN TUJUAN; 3. TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN; 4.TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM; 5.TERTIB SUMBER AIR, SUNGAI, SALURAN AIR, DAN PANTAI 6.TERTIB LINGKUNGAN; 7.TERTIB USAHA ATAU BERJUALAN 8. TERTIB BANGUNAN 9. TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN; 10. TERTIB SOSIAL; 11.TERTIB KESEHATAN; 12.TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN; 13. PERAN SERTA MASYARAKAT ; 14.PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ; 15. PENYIDIKAN; 16. KETENTUAN PIDANA; 17. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Klungkung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Semarapura

Tanggal Penetapan

28 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

28 Mei 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.2

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Klungkung

Bidang

Halaman ini telah diakses 1449 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM.docx

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KETERTIBAN-UMUM

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentramanan masyarakat yang mampu melindungi masyarakat, sarana dan prasarana beserta kelengkapannya di Kabupaten Klungkung; b. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013;
1. KETENTUAN UMUM; 2.RUANG LINGKUP DAN TUJUAN; 3. TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN; 4.TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM; 5.TERTIB SUMBER AIR, SUNGAI, SALURAN AIR, DAN PANTAI 6.TERTIB LINGKUNGAN; 7.TERTIB USAHA ATAU BERJUALAN 8. TERTIB BANGUNAN 9. TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN; 10. TERTIB SOSIAL; 11.TERTIB KESEHATAN; 12.TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN; 13. PERAN SERTA MASYARAKAT ; 14.PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ; 15. PENYIDIKAN; 16. KETENTUAN PIDANA; 17. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521