Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang : 1. penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada; 2. tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan; 3. penyatuan dua desa atau lebih menjadi Desa baru; 4. tindakan merubah status desa yang sudah ada menjadi Kelurahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

14 April 2007

Tanggal Pengundangan

30 Juni 2007

Tanggal Berlaku

30 Juni 2007

Sumber

LD.2007/No.10

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI/KOMITE/BADAN/DEWAN/STAF KHUSUS/TIM/PANITIA - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 186 kali

FILE-FILE PERATURAN

14 pembentukan,-penghapusan,-penggabungan-desa-dan-perubahan-status-desa-menjadi-kelurahan-2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Mencabut sebagian :

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pembentukan-penghapusan-penggabungan-desa-perubahan-stATUS-kelurahan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2007/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif perlu mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur tentang : 1. penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada; 2. tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan; 3. penyatuan dua desa atau lebih menjadi Desa baru; 4. tindakan merubah status desa yang sudah ada menjadi Kelurahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2007.
Mencabut : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; b. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521