Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda tersebut mengatur mengenai penambahan obyek baru dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Tempat Khusus parkir. aka terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan kembali

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kupang

Tanggal Penetapan

07 Februari 2022

Tanggal Pengundangan

07 Februari 2022

Tanggal Berlaku

07 Februari 2022

Sumber

LD/2022/No. 001

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 827 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda NTT 001 Th 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Perda Provinsi NTT No 9 TAHUN 2011

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD/2022/No. 001

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah sehingga dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan daerah: . bahwa pungutan berupa Retribusi Jasa Usaha terhadap pelayanan atau penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sehingga dapat mewujudkan kemandirian daerah, . bahwa dengan adanya penambahan obyek baru dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011,
Perda tersebut mengatur mengenai penambahan obyek baru dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Tempat Khusus parkir. aka terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan kembali

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
Perda Provinsi NTT No 9 TAHUN 2011
20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT