Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2021

Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam peraturan ini memuat : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Tata Kelola SPBE; 4. Manajemen SPBE; 5. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE; 6. Penyelenggara SPBE; 7. Pemantauan dan Evaluasi; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kota Kupang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kupang

Tanggal Penetapan

30 September 2021

Tanggal Pengundangan

30 September 2021

Tanggal Berlaku

30 September 2021

Sumber

BD. 2021/No. 539

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kupang

Bidang

Halaman ini telah diakses 427 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perwali no. 22 tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Walikota Kupang Nomor 4 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN-SISTEM-PEMERINTAHAN-BERBASIS-ELEKTRONIK
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD. 2021/No. 539
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tapat dan akurat; b, bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik dan meningkatkan layanan publik perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; c. bahwa untuk menyelaraskan arah dan kebijakan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Peraturan Walikota Kupang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berabasis Elektronik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana talah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Di dalam peraturan ini memuat : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Tata Kelola SPBE; 4. Manajemen SPBE; 5. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE; 6. Penyelenggara SPBE; 7. Pemantauan dan Evaluasi; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021. Peraturan Walikota Kupang Nomor 4 Tahun 2019 33 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2021

Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT