Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 42 Tahun 2022

PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPING HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANO LINGKUP BAB IV HAK ATAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HOKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS BABV LAYANAN HAK ATAS KEADILAN DAN PERLIDUNGAN HOKUM BAB VI PENYELENGGARAAN LAYANAN BANTUAN HOKUM BAB VII LAYANAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BAB VIII LAYANAN PENUNJANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HOKUM PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS PEMBER! LAYANAN BABX PEMBIAYAAN BAB XI PEMBINAAN BAB XIII PARTISIPASI BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 42 Tahun 2022 tentang PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPING HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

29 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

29 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

29 Agustus 2022

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 44

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 28 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NO. 42 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPINGAN HOKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPING HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Pelayanan Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Intemasional tentang Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 17. Republik Indonesia Nomor 6219); Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan dan Evaluasi terhadap dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538); 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 201 7 tentang Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963); 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 209); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 201 7 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
BABI KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANO LINGKUP BAB IV HAK ATAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HOKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS BABV LAYANAN HAK ATAS KEADILAN DAN PERLIDUNGAN HOKUM BAB VI PENYELENGGARAAN LAYANAN BANTUAN HOKUM BAB VII LAYANAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BAB VIII LAYANAN PENUNJANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HOKUM PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS PEMBER! LAYANAN BABX PEMBIAYAAN BAB XI PEMBINAAN BAB XIII PARTISIPASI BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 42 TAHON 2022 TENTANG PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPINGAN HOKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
40

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 42 Tahun 2022

PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPING HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT