Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 24 Tahun 2018

Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap: a. penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP, terdiri dari: 1. Jenis UTTP; 2. Jenis Tanda Tera; 3. Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang; 4. Masa Berlaku Tera/Tera Ulang; 5. Pelaksana Tera/Tera Ulang;dan 6. Kerjasama Penyelenggaraan. b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP, terdiri dari: 1. nama, obyek dan subyek retribusi; 2. golongan retribusi; 3. struktur dan besarnya tarif retribusi; 4. pemungutan retribusi; 5. tata cara pemungutan; 6. penentuan pembayaran, tcmpat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; 7. penagihan retribusi; 8. penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; 9. kadaluarsa penagihan; 10. keberatan Wajib Retribusi; 11. pengembalian kelebihan pembayaran; 12. pemberian keringanan, pembebasan retribusi; 13. pemeriksaan retribusi; 14. insentif pemungutan. c. sanksi administratif; d. ketentuan penyidikan; dan e. ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blora

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Blora

Tanggal Penetapan

27 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2018

Tanggal Berlaku

27 Desember 2018

Sumber

LD Tahun 2018 No 24/TLD No 24

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blora

Bidang

Halaman ini telah diakses 135 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Blora 24 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi tera/tera ulang

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD Tahun 2018 No 24/TLD No 24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap: a. penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP, terdiri dari: 1. Jenis UTTP; 2. Jenis Tanda Tera; 3. Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang; 4. Masa Berlaku Tera/Tera Ulang; 5. Pelaksana Tera/Tera Ulang;dan 6. Kerjasama Penyelenggaraan. b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP, terdiri dari: 1. nama, obyek dan subyek retribusi; 2. golongan retribusi; 3. struktur dan besarnya tarif retribusi; 4. pemungutan retribusi; 5. tata cara pemungutan; 6. penentuan pembayaran, tcmpat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; 7. penagihan retribusi; 8. penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; 9. kadaluarsa penagihan; 10. keberatan Wajib Retribusi; 11. pengembalian kelebihan pembayaran; 12. pemberian keringanan, pembebasan retribusi; 13. pemeriksaan retribusi; 14. insentif pemungutan. c. sanksi administratif; d. ketentuan penyidikan; dan e. ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
46 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 24 Tahun 2018

Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT