Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PENERIMAAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Wali Kota ini berisi tentang: Beberapa ketentuan dalam Perwali Samarinda No. 60 Tahun 2019 yang diubah, sebagai berikut: Pasal 2 disempurnakan; Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah; Pasal 7 ayat (5) diubah; dan Pasal 8 diubah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PENERIMAAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

18 Mei 2022

Tanggal Pengundangan

18 Mei 2022

Tanggal Berlaku

18 Mei 2022

Sumber

BD Kota Samarinda Tahun 2022 No. 326

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 368 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

BD. 326 Perwali No.19 Th.2022 Ttg Perubahan Atas Perubahan Atas Perwali No.60 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai Penerimaan Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENERIMAAN DAERAH - TRANSAKSI NONTUNAI
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD Kota Samarinda Tahun 2022 No. 326
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PENERIMAAN DAERAH
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, menyebutkan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah terdiri dari transaksi pajak daerah, transaksi retribusi daerah dan transaksi selain pajak daerah, dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai Penerimaan Daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2019; Perda Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2016; Perda Kota Samarinda No. 14 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Samarinda No. 5 Tahun 2018; Perda Kota Samarinda No. 15 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2019; dan Perwali Samarinda No. 60 Tahun 2019. Peraturan Wali Kota ini berisi tentang: Beberapa ketentuan dalam Perwali Samarinda No. 60 Tahun 2019 yang diubah, sebagai berikut: Pasal 2 disempurnakan; Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah; Pasal 7 ayat (5) diubah; dan Pasal 8 diubah.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022. 4 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PENERIMAAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT