Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 40 Tahun 2021

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II :PROGRAM DAN KEPESERTAAN BAB III : TATA CARA PELAKSANAAN BAB IV : PERCEPATAN KEPESERTAAN BAB V : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VI : PENDANAAN BAB VII : PENGAWASAN BAB VIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 40 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

19 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

19 Juli 2021

Tanggal Berlaku

19 Juli 2021

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 40

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 80 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan jaminan atas hak dasar tenaga kerja yang didalamnya termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Bone secara terkoordinasi r, oleh BadanPenyelenggara J aminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Bone; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang tatacara hubungan antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada dasarnya menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah; c. bahwa sebagai upaya meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga keja di Kabupaten Bone yang masih rendah dibanding dengan rasio angkatan kerja, pemerintah Kabupaten Bone memandang perlu memberikan landasan percepatan peningkatan hukum untuk mendorong kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. huruf a, huruf b dan huruf c ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822}; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456}; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5481); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730); 12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 0 ),4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076); 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pernberi Keja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 503); vr1'6· Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 6); 16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036); Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pernberi Keja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 503); Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pernberi Keja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 503); 18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 ten tang Kewajiban Persyaratan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Ketenagakerjaan Dalarn Pernberian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nornor 34); 19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nornor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jarninan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Katenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nornor 135); 20. Peraturan Bupati Bone Nornor 32 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara J arninan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Persyaratan Pernberian Pelayanan Perizinan Oleh Pernerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nornor 362); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II :PROGRAM DAN KEPESERTAAN BAB III : TATA CARA PELAKSANAAN BAB IV : PERCEPATAN KEPESERTAAN BAB V : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VI : PENDANAAN BAB VII : PENGAWASAN BAB VIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021. 27

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 40 Tahun 2021

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT