Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Whistleblower System Bab III Tim Penerima Pengaduan Whistleblower Bab IV Monitoring dan Evaluasi Bab V Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Magelang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Mungkid

Tanggal Penetapan

03 November 2022

Tanggal Pengundangan

03 November 2022

Tanggal Berlaku

03 November 2022

Sumber

BD.2022/NO.51

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Magelang

Bidang

Halaman ini telah diakses 412 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Mgl 51_2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penanganan pengaduan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan, sehingga dibutuhkan partisipasi Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran sebagai bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan negara yang baik (Good Governance); bahwa laporan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran perlu penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur dan bertanggung jawab melalui mekanisme Whistleblower System; bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui mekanisme Whistleblower System dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whisthleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whisthleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Whistleblower System Bab III Tim Penerima Pengaduan Whistleblower Bab IV Monitoring dan Evaluasi Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022. 8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT