Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2003

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagai sarana untuk memberikan kepastian berusaha dan alat bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan, penataan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan usaha perdagangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonosobo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Wonosobo

Tanggal Penetapan

22 November 2003

Tanggal Pengundangan

05 Desember 2003

Tanggal Berlaku

05 Desember 2003

Sumber

LD.2003/No.47 Seri E Nomor 8

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Bidang

Halaman ini telah diakses 130 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

20161114123954_Perda_Nomor_15.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

surat-izin-usaha-perdagangan-siup
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2003/No.47 Seri E Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat, tertib administrasi perijinan dibidang Usaha Perdagangan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perizinan usaha perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten; b. bahwa setiap pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai Iegalitas usaha, alat pembinaan dan penataan serta sebagai sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha, dengan mempertimbangkan potensi dan komponen biaya atas pemberian izin usaha perdagangan perlu menetapkan besamya biaya Izin Usaha Perdagangan; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Undang-undang Penyaluran Perusahaan 1934; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1982; Undang-undang - Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 Sebagaimana telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002. Peraturan ini mengatur Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagai sarana untuk memberikan kepastian berusaha dan alat bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan, penataan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan usaha perdagangan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521