Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2003

Tata Kerja dan Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Wonosobo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tata kerja Tata Usaha Sekolah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah yang meliputi administrasi kesekretariatan, kesiswaan, perlengkapan dan inventaris, keuangan, kepegawaian dan ketenagaan, perpustakaan, laborat, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan dan kurikulum. Tata Usaha Sekolah merupakan unsur pelayanan kegiatan 'belajar mengajar di sekolah dan pemberian pelayanan administrasi kepada Kepala Sekolah, Guru dan ketenagaan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Wonosobo

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonosobo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Wonosobo

Tanggal Penetapan

28 Agustus 2003

Tanggal Pengundangan

30 Agustus 2003

Tanggal Berlaku

30 Agustus 2003

Sumber

LD.2003/No.32 Seri D Nomor 1

Subjek

PENDIDIKAN - JABATAN/PROFESI/KEAHLIAN/SERTIFIKASI - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 105 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

20161114123351_Perda_Nomor_9.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tata-kerja-penetapan-eselon-kepala-tU-SMU-SMK-SLTP
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2003/No.32 Seri D Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Kerja dan Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:	a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan tertib administrasi di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kabupaten Wonosobo, maka perlu ditetapkan tata kerja dan eselon untuk masing-masing jabatan bagi Kepala Tata Usaha Sekolah, sekolah tersebut. b. bahwa penetapan tata kerja dan eselon dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40 KEP/M.PAN/4/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53/KEP/M.PAN/6/2003. Peraturan ini mengatur tata kerja Tata Usaha Sekolah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah yang meliputi administrasi kesekretariatan, kesiswaan, perlengkapan dan inventaris, keuangan, kepegawaian dan ketenagaan, perpustakaan, laborat, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan dan kurikulum. Tata Usaha Sekolah merupakan unsur pelayanan kegiatan 'belajar mengajar di sekolah dan pemberian pelayanan administrasi kepada Kepala Sekolah, Guru dan ketenagaan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2003. Rincian lebih lanjut eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum dan Kepala Tata Usaha Sekclah Lanjutan Tingkat Pertama, diatur dengan Keputusan Bupati. 5 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521