Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2021

BADAN USAHA MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB 2 TUJUAN FUNGSI DAN ASAS BAB 3 RUANG LINGKUP BAB 4 PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB 5 BENTUK DAN KEDUDUKAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB 6 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB 7 ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB 8 RENCANA PROGRAM KERJA BAB 9 KEPEMILIKAN ,MODAL,ASET,DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB 10 PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA BAB 11 KERJA SAMA BAB 12 PERTANGGUNG JAWABAN BAB 13 PEMBAGIAN HASIL USAHA BAB 14 KERUGIAN BAB 15 PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA DAN PENUTUPAN UNIT USAHA BUM DESA/BUM BERSAMA BAB 16 PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI BAB 17 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB 18 KETENTUAN LAIN LAIN BAB 19 KETENTUAN PERALIHAN BAB 20 KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2021 tentang BADAN USAHA MILIK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wajo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Sengkang

Tanggal Penetapan

18 November 2021

Tanggal Pengundangan

18 November 2021

Tanggal Berlaku

18 November 2021

Sumber

LEMBAR DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 6

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wajo

Bidang

Halaman ini telah diakses 62 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NOMOR_6_TAHUN_2021_TENTANG_BADAN_USAHA_MILIK_DESA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

BADAN USAHA MILIK DESA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBAR DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan kewenangan berskala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat demi terwujudnya kemandirian Desa; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB 2 TUJUAN FUNGSI DAN ASAS BAB 3 RUANG LINGKUP BAB 4 PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB 5 BENTUK DAN KEDUDUKAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB 6 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB 7 ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB 8 RENCANA PROGRAM KERJA BAB 9 KEPEMILIKAN ,MODAL,ASET,DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BAB 10 PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA BAB 11 KERJA SAMA BAB 12 PERTANGGUNG JAWABAN BAB 13 PEMBAGIAN HASIL USAHA BAB 14 KERUGIAN BAB 15 PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA DAN PENUTUPAN UNIT USAHA BUM DESA/BUM BERSAMA BAB 16 PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI BAB 17 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB 18 KETENTUAN LAIN LAIN BAB 19 KETENTUAN PERALIHAN BAB 20 KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 6 TAHUN 2021
59

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2021

BADAN USAHA MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT