Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2021

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB! KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III BENTUK,OBYEK,SUMBER,DANJUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB IV KOORDINASI BABV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

06 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

06 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

06 Agustus 2021

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 2.

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 110 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA BARRU_NO_2_TAHUN_20214.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 2.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuar, Pasal 9 ayat (7) dan Paaa.1 12 ayat (7) Peraturan Daerah J<abupaten Barru Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru, Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Moclal Daerah pacla Perusahaan Perseroan Oaerah Samudra Nusantara Barru; 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Unclang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Oaerah 'rtngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Unda11gan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom01· 183, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah;m 1-#.mharan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta l<erja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenasaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173): 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Daerah l(abupaten Barru Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Penclirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Barru Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10); Tambahan Lernbaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah BAB! KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III BENTUK,OBYEK,SUMBER,DANJUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB IV KOORDINASI BABV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 2 TAHUN 2021 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2021

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT