Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 8 Tahun 2022

Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada Peraturan Daerah ini di atur tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Sumbangan Pihak Ketiga dipergunakan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat. Koordinasi pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan BPKAD selaku koordinator penerimaan daerah. Penatausahaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pegunungan Bintang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Oksibil

Tanggal Penetapan

06 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

07 Januari 2023

Tanggal Berlaku

07 Januari 2023

Sumber

BD 2022(10): 10 Hlm

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Bidang

Halaman ini telah diakses 216 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 8 TATA CARA...PIHAK KE 3.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tata cara-penerimaan sumbangan pihak ketiga
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2022(10): 10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
ABSTRAK:	bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomidaerah perlu penambahan sumber-sumber pendapatan daerah melalui berbagai sector yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dengan masih terbatasnya seumber pendapatan asli daerah maka perlu mengoptimalkan partisipasi masyarakat maupun pihak lannya berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001; Peraturam Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor Tahun 2017. Pada Peraturan Daerah ini di atur tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Sumbangan Pihak Ketiga dipergunakan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat. Koordinasi pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan BPKAD selaku koordinator penerimaan daerah. Penatausahaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2023. 8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521