Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 7 Tahun 2014

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK, PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, KETENTUAI{ PEilUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kandangan

Tanggal Penetapan

20 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

20 Juni 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.7

Subjek

PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 576 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 7 Tahun 2014 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Partai Politik dan Pemilu

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak relevan lagi sekarang dan perlu dicabut serta menetapkan Peraturan Daerah yang baru; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010;
Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK, PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, KETENTUAI{ PEilUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mutai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantrran Keuangan Kepada Partai Politik (kmbaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 76 ) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku-
12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521