Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 103 Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 32

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 103 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wajo

Nomor

103

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Sengkang

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2020

Tanggal Pengundangan

12 Oktober 2020

Tanggal Berlaku

12 Oktober 2020

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 103

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wajo

Bidang

Halaman ini telah diakses 31 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_NOMOR_103_TAHUN_2020_TENTANG_PERUBAHAN_ATAS_PERATURAN_BUPATI_WAJO_NOMOR_32_TAHUN_2017_TENTANG_TATA_CARA_PENGALOKASIAN_BAGI_HASIL_PAJAK_DAERAH_DAN_RETRIBUSI_DAERA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 103

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 12).
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 32

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Permohonan Penyaluran/Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diajukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati, cq. Kepala BPKPD Kabupaten Wajo. (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melampirkan: a. rencana penggunaan dana; b. laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa tahun sebelumnya; c. surat tanggung jawab belanja tahun sebelumnya; d. pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (tahun sebelumnya); e. kuitansi bermaterai 6.000,-; f. foto kopi rekening pemerintah desa; dan g. surat keterangan hasil asistensi. (3) surat keterangan hasil asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diterbitkan oleh Camat setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas. 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); b. Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 16); dan c. Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 12).
PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 103 TAHUN 2020
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 103 Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT