Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 12 Tahun 2009

Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) dengan Sistematika;Ketentuan umum;Maksud Dan Tujuan;Nama, Subjek Objek Retribusi;Persyaratan, Prosedur Dan Penetapan Perizinan;Pelanggaran Dan Sanksi Penyalahgunaan Izin Kursus;Golongan Retribusi Dan wilayah Pemungutan;Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif;Struktur Besarnya Tarif Retribusi;Tata Cara Penetapan Retribusi;Tata Cara Pemungutan;Tata Cara Pembayaran;Tata Cara Penagihan Retribusi;Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;Tata Cara Penyelesain Keberatan;Tata Cara Oerhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;Ketentuan Peralihan;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

12 Juni 2009

Tanggal Pengundangan

12 Juni 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2009/NO.12

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 589 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas)

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS).
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 / U / 1999;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) dengan Sistematika;Ketentuan umum;Maksud Dan Tujuan;Nama, Subjek Objek Retribusi;Persyaratan, Prosedur Dan Penetapan Perizinan;Pelanggaran Dan Sanksi Penyalahgunaan Izin Kursus;Golongan Retribusi Dan wilayah Pemungutan;Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif;Struktur Besarnya Tarif Retribusi;Tata Cara Penetapan Retribusi;Tata Cara Pemungutan;Tata Cara Pembayaran;Tata Cara Penagihan Retribusi;Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;Tata Cara Penyelesain Keberatan;Tata Cara Oerhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;Ketentuan Peralihan;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521