Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 14 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau diubah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data kependudukan dan memastikan pencatatan sipil yang akurat dan transparan di Kabupaten Malinau.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

17 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.14

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 859 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 14 Perubahan ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ok.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau
ABSTRAK:	berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka, dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk dan penertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur didalam Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan sekarang maka perlu dilakukan penyesuaian; dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 tentang Warga negara dan penduduk ayat (1) dan (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persayaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau Peraturan ini mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau diubah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data kependudukan dan memastikan pencatatan sipil yang akurat dan transparan di Kabupaten Malinau.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521