Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 disusun sebagai berikut : BAB I: PENDAHULUAN; BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan BAB VII: PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

04 Juli 2022

Tanggal Pengundangan

05 Juli 2022

Tanggal Berlaku

05 Juli 2022

Sumber

BD.2022/17

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

Halaman ini telah diakses 306 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pulpis No 17 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2022/17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 disusun sebagai berikut : BAB I: PENDAHULUAN; BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan BAB VII: PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521