Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2014

Keprotokolan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan protokol dalam kegiatan resmi pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keseragaman, profesionalisme, dan citra baik pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan resmi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Keprotokolan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

17 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.10

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 692 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 10 Perda protokol.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Keprotokolan Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keprotokolan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
ABSTRAK:	dengan memperhatikan peranan dan kedudukan pemerintahan Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten yang berada di wilayah perbatasan antar negara atau kabupaten terluar Negara Republik Indonesia, untuk mendukung penyelenggaraan keprotokolan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan peningkatan penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau; tata keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau di selenggarakan untuk mendorong menggerakkan dan menunjang kelancaran pelaksanaan peningkatan kinerja pemerintahan daerah; visi dan misi Bupati menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan keprotokolan Pemerintahan Kabupaten Malinau; dipandang perlu menetapkan dan menata kembali Tata Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan; Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Janda/Dudanya; Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota; Keputusan Presiden nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau Peraturan ini mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan protokol dalam kegiatan resmi pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keseragaman, profesionalisme, dan citra baik pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan resmi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521