Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2023

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : 1. Pendapatan 2. Belanja Rp. l.501.658.770.375,00 Rp. l.491.911.033.719,00 Suplus/ (Depisit) Rp. 9.747.736.656,00 3. Pembiayaan a. Penerimaan b. Pengeluaran Rp. Rp. 12.502.263.344,00 22.250.000.000.00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (9.747.736.656.00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 Pasal 2 ( 1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp. 194.290.832.856,00 b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 1.042.307.756.000,00 c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sejumlah Rp. 265.060.181.519,00 (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan yang meliputi : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 45.139.500.856,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 23.201.332.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sejumlah Rp. 120.950.000.000,00 (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Pendapatan yang meliputi: a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.21.054.543.000,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.737.200.482.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 284.052.731.000,00 (4). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan yang meliputi: a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 53.424.600.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 63.081.606.119,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 139.522.731.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 9.031.244.400,00 Pasal 3 (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 829.712.393.020,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 662.198.640.699,00 (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja yang meliputi: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 621.515.780.910,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.360.000.000,00 c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 10.874.400.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.325.000.000,00 f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.6.030.037.210,00 g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 184.107.174.900,00 h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

27 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2018

Tanggal Berlaku

31 Desember 2018

Sumber

lembaran daerah kabupaten bulukumba tahun 2018 nomor 8

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 54 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda APBD No 8 Tahun 2019 Kab.Bulukumba.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, lembaran daerah kabupaten bulukumba tahun 2018 nomor 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bulukumba; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019;
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bulukumba; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019; : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bulukumba; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019; : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bulukumba; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019; : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bulukumba; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019; Nomorr 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2015 (Lembaran Negara ... Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tah un 2 0 11 tentang Peru bahan Kedua A tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 1);
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : 1. Pendapatan 2. Belanja Rp. l.501.658.770.375,00 Rp. l.491.911.033.719,00 Suplus/ (Depisit) Rp. 9.747.736.656,00 3. Pembiayaan a. Penerimaan b. Pengeluaran Rp. Rp. 12.502.263.344,00 22.250.000.000.00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (9.747.736.656.00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 Pasal 2 ( 1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp. 194.290.832.856,00 b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 1.042.307.756.000,00 c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sejumlah Rp. 265.060.181.519,00 (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan yang meliputi : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 45.139.500.856,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 23.201.332.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sejumlah Rp. 120.950.000.000,00 (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Pendapatan yang meliputi: a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.21.054.543.000,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.737.200.482.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 284.052.731.000,00 (4). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan yang meliputi: a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 53.424.600.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 63.081.606.119,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 139.522.731.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 9.031.244.400,00 Pasal 3 (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 829.712.393.020,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 662.198.640.699,00 (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja yang meliputi: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 621.515.780.910,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.360.000.000,00 c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 10.874.400.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.325.000.000,00 f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.6.030.037.210,00 g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 184.107.174.900,00 h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521