Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2011

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2010

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini memuat mengenai alokasi pertanggungjawaban APBD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiti Tahun 2011

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2010

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonogiri

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Wonogiri

Tanggal Penetapan

13 Juli 2011

Tanggal Pengundangan

13 Juli 2011

Tanggal Berlaku

13 Juli 2011

Sumber

LD. 2011/No. 8

Subjek

APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Bidang

Halaman ini telah diakses 141 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 8 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Wonogiri TA 2010_Salinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

APBD - KEUANGAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2011/No. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,Kepala Daerah mengajukan Rancangan Paraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2010.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985'; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat mengenai alokasi pertanggungjawaban APBD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiti Tahun 2011

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2011.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2011

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2010

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT