Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2022

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Bab III Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro Bab IV Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Bab V Penyelenggaraan Penanaman Modal Bab VI Ketentuan Penyidikan Bab VII Ketentuan Pidana Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Grobogan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Purwodadi

Tanggal Penetapan

23 November 2022

Tanggal Pengundangan

24 November 2022

Tanggal Berlaku

24 November 2022

Sumber

LD.2022/NOMOR.11

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan

Bidang

Halaman ini telah diakses 537 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perizinan berusaha - penanaman modal
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2022/NOMOR.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal
ABSTRAK:	bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah berupaya untuk menjamin perwujudan ekosistem investasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta percepatan proyek strategis nasional dan daerah; bahwa sebagai upaya menjamin perwujudan ekosistem investasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta percepatan proyek strategis nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan kemudahan berusaha, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Peraturan Daerah ke dalam 1 (satu) Peraturan Daerah secara komprehensif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Penanaman Modal; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Bab III Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro Bab IV Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Bab V Penyelenggaraan Penanaman Modal Bab VI Ketentuan Penyidikan Bab VII Ketentuan Pidana Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022. 77 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521