Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. perubahan antara lain: pasal 3 terkait obyek retribusi, pengecualian retribusidan ketentuan BMD

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulungagung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tulungagung

Tanggal Penetapan

15 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

15 Desember 2021

Tanggal Berlaku

15 Desember 2021

Sumber

LD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri B

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Bidang

Halaman ini telah diakses 568 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERDA 3 TAHUN 2011 TTG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK:	Menimbang: a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pendapatan keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tulungagung; b . bahwa dengan adanya penambahan obyek dan perubahan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. perubahan antara lain: pasal 3 terkait obyek retribusi, pengecualian retribusidan ketentuan BMD
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021. mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 jumlah 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT