Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2021

PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan sebagai landasan hukum agar Pengelolaan Perikanan di PUD yang tidak bersifat lintas Daerah dapat mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, maksud dan tujuan; Pengelolaan Perikanan di PUD berdasarkan asas: a . manfaat; b. keadilan; c. kebersamaan; d. kemitraan; e. kemandirian; f. pemerataan; g. keterpaduan; h . keterbukaan; 1. efisiensi; J. kelestarian; dan k. pembangunan yang berkelanjutan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulungagung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tulungagung

Tanggal Penetapan

15 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

15 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

15 Oktober 2021

Sumber

LD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri E

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Bidang

Halaman ini telah diakses 372 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perikanan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN
ABSTRAK:	Menimbang a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dikelola untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan; b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas dan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan di Kabupaten Tulungagung, maka diperlukan pengelolaan perikanan di perairan umum daratan; c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan perikanan di perairan umum daratan agar mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b , dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ; 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ; 6 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2009; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2016; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2019; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2011; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan sebagai landasan hukum agar Pengelolaan Perikanan di PUD yang tidak bersifat lintas Daerah dapat mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, maksud dan tujuan; Pengelolaan Perikanan di PUD berdasarkan asas: a . manfaat; b. keadilan; c. kebersamaan; d. kemitraan; e. kemandirian; f. pemerataan; g. keterpaduan; h . keterbukaan; 1. efisiensi; J. kelestarian; dan k. pembangunan yang berkelanjutan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021. jumlah 20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2021

PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT