Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2004

Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur pembayaran atas pemberian izin usaha : - setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras sosoh - setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras pecah kulit - setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi kepada orang pribadi atau badan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kudus

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Kudus

Tanggal Penetapan

16 Juni 2004

Tanggal Pengundangan

18 Juni 2004

Tanggal Berlaku

18 Juni 2004

Sumber

LD.2004/No.14

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kudus

Bidang

Halaman ini telah diakses 127 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

6_th_2004_ttg_ret_huller-sign.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1984 tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

RETRIBUSI-IZIN-USAHA-PENGGILINGAN-PADI-HULLER-PENYOSOHAN-BERAS
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2004/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller / Penyosohan Beras
ABSTRAK:	a. bahwa perusahaan penggilingan padi / huller/ penyosohan beras merupakan sarana produksi pangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan, terutama petani serta penciptaan lapangan kerja ; b. bahwa untuk meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat ekonomi lemah serta menciptakan persaingan yang sehat dalam usaha penggilingan padi / huller / penyosohan beras dipandang perlu untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dimaksud; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1984 tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut ; d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 65 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987. Peraturan ini mengatur pembayaran atas pemberian izin usaha : - setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras sosoh - setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras pecah kulit - setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi kepada orang pribadi atau badan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2004. Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 2 Tahun 1984 tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 tahun 1992 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521