Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2022

Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV HAK, KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA BAB V STANDAR PERPUSTAKAAN BAB VI KOLEKSI PERPUSTAKAAN BAB VII LAYANAN PERPUSTAKAAN BAB VIII PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BAB IX JENIS PERPUSTAKAAN BAB X TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI BAB XI SARANA DAN PRASARANA BAB XII NASKAH KUNO BAB XIII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA BAB XIV KEBIJAKAN STRATEGIS PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI BAB XV KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVI PENDANAAN BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Enrekang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Enrekang

Tanggal Penetapan

17 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

17 Maret 2022

Tanggal Berlaku

17 Maret 2022

Sumber

LD KAB. ENREKANG 2022 NO.1/TLD No.66

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Enrekang

Bidang

Halaman ini telah diakses 241 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Kab Enrekang No 1 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN-PERPUSTAKAAN-DAN-GERAKAN-LITERASI
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD KAB. ENREKANG 2022 NO.1/TLD No.66
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca, budaya literasi, serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam kehidupan berbangsa khususnya masyarakat di Kabupaten Enrekang perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan dan menguatkan gerakan literasi sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat; b. bahwa perpustakaan dan gerakan literasi sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan dan penunjang pembelajaran sepanjang hayat di daerah, merupakan wahana pemenuhan kebutuhan pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian khazanah budaya lokal; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah daerah wajib menjadi penjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, maka memerlukan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan jelas untuk mengisi kekosongan hukum di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi Kabupaten Enrekang. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667); 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV HAK, KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA BAB V STANDAR PERPUSTAKAAN BAB VI KOLEKSI PERPUSTAKAAN BAB VII LAYANAN PERPUSTAKAAN BAB VIII PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BAB IX JENIS PERPUSTAKAAN BAB X TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI BAB XI SARANA DAN PRASARANA BAB XII NASKAH KUNO BAB XIII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA BAB XIV KEBIJAKAN STRATEGIS PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI BAB XV KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVI PENDANAAN BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. XIX Bab, 60 Pasal (28 Hlm) dan 6 Hlm Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2022

Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT