Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 18 Tahun 2014

Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus dan Acquired Immuno Defficincy Sindrome

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Tugas dan wewenang Pemda dalam penanggulangan HIV-AIDS *koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya [engendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS, *Penetapan situasi Epidemik HIV tingkat Provinsi, *Penyelenggaraan sistem Pencatatan, Pelaporan, evaluasi, dan pemanfatan sistem informasi, dan *Menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan HIV-AIDS sesuai kemampuan 2. Hak dan kewajiban setiap orang dalam rangka penanggulangan HIV AIDS diatur pada pasal 6 dan pasal 7

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus dan Acquired Immuno Defficincy Sindrome

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

18 Juli 2014

Tanggal Pengundangan

24 Juli 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Tahun 2014

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 619 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 18 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penanggulangan human immunodefficiency virus dan acquired immuno defficiency sindrome
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, Berita Daerah Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus dan Acquired Immuno Defficincy Sindrome
ABSTRAK:	1. HIV dan AIDS merupakan penyakit menular yang dapat menyebar melalui perilaku beresiko yang sebenarnya dapat dicegah, stigmatisasi dan diskriminasi kepada pengidap HIV AIDS bertentangan dengan HAM sehingga perlu adanya upaya perlindungan Hukum 2. Provinsi Bengkulu memiliki tingkat endemisitas HIV dan AIDS dalam kategori concertrated epidemic level dan dapat meluas menjadi generalize epidemic level, bila tak dilakukaj upaya penanggulangan yang terpadu, terkoordinasi, dan berkesinabungan karena penanggulangan epidemi HIV dan AIDS bukan semata-mata tanggung tawab dan hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan, tetapi merupakan tanggungjawab dan dapat dilaksanakan oleh multi sektor. 3. Bengkulu Sebagai Kota Pelajar dan Kota Pariwisata memiiliki tingkat lalulintas manusia yang cukup tinggi. 4. dari ketiga pertimbangan di atas, maka sangat perlu dibentuk fan ditetapkannya Pergub Bengkulu Tentang Penanggulangan HIV-AIDS 1. UU No, 9 tahun 1967 2. UU No. 39 tahun 1999 3. UU No. 32 tahun 2004 4. UU No. 36 tahun 2009 5. UU No. 33 tahun 2009 6. UU No. 12 tahun 2011 7. UU No 58 tahun 2005 8. UU No 38 tahun 2007 9. Perpres No. 75 tahun 2006 10. Permenkes No. 21 tahum 2013 11. Perda Prov. Bengkulu No.6 tahun 2007 1. Tugas dan wewenang Pemda dalam penanggulangan HIV-AIDS koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya [engendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS, Penetapan situasi Epidemik HIV tingkat Provinsi, Penyelenggaraan sistem Pencatatan, Pelaporan, evaluasi, dan pemanfatan sistem informasi, dan Menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan HIV-AIDS sesuai kemampuan 2. Hak dan kewajiban setiap orang dalam rangka penanggulangan HIV AIDS diatur pada pasal 6 dan pasal 7
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521