Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2022

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Manajemen Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah; 5. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 6. Pengelolaan Informasi; 7. Penyuluhan Kepada Masyarakat; 8. Pelayanan Konsultasi; 9. Pendampingan Hukum; 10. Sarana dan Prasarana; 11. Tata Hubungan Kerja; 12. Tim Teknis; 13. Pelaporan Penyelenggaraan Peizinan Berusaha di Daerah; 14. Pembinaan dan Pengawasan; 15. Ketentuan Peralihan; dan 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

12 April 2022

Tanggal Pengundangan

12 April 2022

Tanggal Berlaku

12 April 2022

Sumber

BD.2022/No.663

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 185 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No. 13 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022/No.663

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Katingan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan;
1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Manajemen Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah; 5. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 6. Pengelolaan Informasi; 7. Penyuluhan Kepada Masyarakat; 8. Pelayanan Konsultasi; 9. Pendampingan Hukum; 10. Sarana dan Prasarana; 11. Tata Hubungan Kerja; 12. Tim Teknis; 13. Pelaporan Penyelenggaraan Peizinan Berusaha di Daerah; 14. Pembinaan dan Pengawasan; 15. Ketentuan Peralihan; dan 16. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2022.
208 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2022

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT