Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2022

Pemberian Tunjangan bagi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Berstatus Tenaga Kontrak, Pegawai Harian Lepas dan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Honorarium; 3. Pendanaan; dan 4. Kententuan Umum;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan bagi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Berstatus Tenaga Kontrak, Pegawai Harian Lepas dan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

01 April 2022

Tanggal Pengundangan

01 April 2022

Tanggal Berlaku

03 Januari 2022

Sumber

BD.2022/No.661

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 350 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No. 11 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Tunjangan-dokter

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2022/No.661

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan bagi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Berstatus Tenaga Kontrak, Pegawai Harian Lepas dan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diperlukan upaya untuk memotivasi semangat kerja dokter spesialis dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Katingan melalui pemberian insentif;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Presiden 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49/MENKES/PER/VIII/2013 tentang Penyelenggaraan Komite Keperawatan di Rumah Sakit;
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Honorarium; 3. Pendanaan; dan 4. Kententuan Umum;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521