Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2015

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Gunung Mas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III ASAS, PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP; BAB IV PENDANAAN; BAB V MANFAAT; BAB VI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; BAB VII PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUBAB VIII PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; BAB IX TIM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; BAB X KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB XII PENGHARGAAN; BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Gunung Mas

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunung Mas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kuala Kurun

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Bidang

Halaman ini telah diakses 751 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.4Th.2015 ttg Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Gunung Mas.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Gunung Mas

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Pasal 15 huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2005; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III ASAS, PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP; BAB IV PENDANAAN; BAB V MANFAAT; BAB VI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; BAB VII PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUBAB VIII PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; BAB IX TIM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; BAB X KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB XII PENGHARGAAN; BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521