Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2022

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Asas, Maksud dan Tujuan: 3. Fungsi, manfaat dan Jenis: 4. Ruang Lingkup: Ruang Lingkup Pengelolaan RTH meliputi : a. penyediaan; b. perencanaan; c. pemanfaatan; d. pengendalian; e. Larangan; f. Peran Serta Masyarakat; g. Pelaporan; h. Pembinaan dan Pengawasan; i. Insentif; j. pendanaan 5. Penyediaan: 6. Perencanaan: 7. Pemanfaatan: 8. Pengendalian: 9. Larangan: 10. Peran serta Masyarakat: 11. Pelaporan: 12. Pembinaan dan Pengawasan: 13. Insentif: 14. Pendanaan: 15. Sanksi Administratif: 16. Penyidikan: 17. Ketentuan Pidana: 18. Ketentuan Peralihan: 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Situbondo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Situbondo

Tanggal Penetapan

18 April 2022

Tanggal Pengundangan

18 April 2022

Tanggal Berlaku

18 April 2022

Sumber

LD Kabupaten Situbondo Tahun 2022 No 3; https://jdih.situbondokab.go.id/barang/perda%20no.%203%20th.%202022-RTH_Hasil%20Fasilitasi.pdf.pdf

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Situbondo

Bidang

Halaman ini telah diakses 511 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda no. 3 th. 2022-RTH_Hasil Fasilitasi.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LINGKUNGAN HIDUP
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kabupaten Situbondo Tahun 2022 No 3; https://jdih.situbondokab.go.id/barang/perda%20no.%203%20th.%202022-RTH_Hasil%20Fasilitasi.pdf.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:	a. bahwa penyelenggaraan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat; b. bahwa fakta adanya pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor yang disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk di Kabupaten Situbondo telah membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Situbondo; c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965: UU No 8 Tahun 1981: UU No 26 Tahun 2007: UU No 32 Tahun 2009: UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015: PP No 28 Tahun 1972: PP No 63 Tahun 2002: PP No 26 Tahun 2008: PP No 15 Tahun 2010: PP No 68 Tahun 2010: Perpres No 87 Tahun 2014: Permendagri No 1 Tahun 2007: Permenpu No 05/PRT/M/2008: Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018: Perda Kab. Situbondo No 9 Tahun 2013: Perda Kab. Situbondo No 10 Tahun 2013: Perda Kab. Situbondo No 6 Tahun 2014. Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Asas, Maksud dan Tujuan: 3. Fungsi, manfaat dan Jenis: 4. Ruang Lingkup: Ruang Lingkup Pengelolaan RTH meliputi : a. penyediaan; b. perencanaan; c. pemanfaatan; d. pengendalian; e. Larangan; f. Peran Serta Masyarakat; g. Pelaporan; h. Pembinaan dan Pengawasan; i. Insentif; j. pendanaan 5. Penyediaan: 6. Perencanaan: 7. Pemanfaatan: 8. Pengendalian: 9. Larangan: 10. Peran serta Masyarakat: 11. Pelaporan: 12. Pembinaan dan Pengawasan: 13. Insentif: 14. Pendanaan: 15. Sanksi Administratif: 16. Penyidikan: 17. Ketentuan Pidana: 18. Ketentuan Peralihan: 19. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2022

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT