Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2022

Inovasi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II TUJUAN DAN PRINSIP. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH. BAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH. BAB V PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH. BAB VI UJI COBA INOVASI DAERAH. BAB VII PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH. BAB VIII PENDANAAN. BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH. BAB X REPLIKASI INOVASI DAERAH. BAB XI TIM INDEPENDENSI. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI. BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT. BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD Kab. Jeneponto 2022 No../TLD No..

Subjek

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 65 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

INOVASI-DAERAH

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Jeneponto 2022 No../TLD No..

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kualitas pelayanan publik secara optimal, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi; b. bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya dalam melahirkan ide-ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2009 ; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 ; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 ; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 ; PP Nomor 12 Tahun 2017 ; PP Nomor 38 Tahun 2017; PB Menristek dan Mendagri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 ; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021; Perda Kab. Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 ; Perda Kab. Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II TUJUAN DAN PRINSIP. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH. BAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH. BAB V PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH. BAB VI UJI COBA INOVASI DAERAH. BAB VII PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH. BAB VIII PENDANAAN. BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH. BAB X REPLIKASI INOVASI DAERAH. BAB XI TIM INDEPENDENSI. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI. BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT. BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
XVI Bab, 47 Pasal (25 Hlm.) dan 7 Hlm. Penjelasan.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521