Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 34 Tahun 2022

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. BAB I: PENDAHULUAN; b. BAB II: NAMA, OBJEK DAN SUBJEK WAJIB PAJAK; c. BAB III: PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK; d. BAB IV: PAJAK HIBURAN INSIDENTIL; e. BAB V: DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN DAN MASA PAJAK ; f. BAB VI: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK; g. BAB VII: PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; h. BAB VIII: KEBERATAN DAN BANDING; i. BAB IX: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; j. BAB X: KADALUWARSA; k. BAB XI: INSENTIF PEMUNGUTAN; l. BAB XII: PENYIDIKAN; m. BAB XIII: PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN PENGENDALIAN; n. BAB XIV: KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 34 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

04 Juli 2022

Tanggal Pengundangan

04 Juli 2022

Tanggal Berlaku

04 Juli 2022

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 34

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 92 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

4. PERBUB No. 34 Th 2022 _ Pedoman Pemungutan PAJAK HIBURAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka perlu mengatur tata kelola pemungutan Pajak Hiburan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Pemungutan Pajak Hiburan; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 6. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6). a. BAB I: PENDAHULUAN; b. BAB II: NAMA, OBJEK DAN SUBJEK WAJIB PAJAK; c. BAB III: PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK; d. BAB IV: PAJAK HIBURAN INSIDENTIL; e. BAB V: DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN DAN MASA PAJAK ; f. BAB VI: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK; g. BAB VII: PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; h. BAB VIII: KEBERATAN DAN BANDING; i. BAB IX: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; j. BAB X: KADALUWARSA; k. BAB XI: INSENTIF PEMUNGUTAN; l. BAB XII: PENYIDIKAN; m. BAB XIII: PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN PENGENDALIAN; n. BAB XIV: KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022. 21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 34 Tahun 2022

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT