Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2022

Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Penyelenggaraan Sinergisitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

07 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

07 Desember 2022

Tanggal Berlaku

07 Desember 2022

Sumber

BD.2022/NO.37

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 966 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub 37_2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kerukunan umat beragama
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD.2022/NO.37
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tataran pemerintahan terkecil dan/atau Lembaga Kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang religius, toleran, dan guyup, diperlukan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama; bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Penyelenggaraan Sinergisitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2022. 8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2022

Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT