APBD
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD No.43/2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh
Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK: |
- bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Gubernur Aceh menyampaikan Surat Nomor 188-34 /9771 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perihal penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;
bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Paripurna DPRA menetapkan Keputusan DPRA Nomor 10/DPRA/2021 tentang Penolakan Untuk Memberikan Persetujuan Terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 323 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Bab VllI huruf A angka 1 huruf f dan huruf g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri;
bahwa Gubernur Aceh telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubemur Aceh ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4119 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999: UU Nomor 17 Tahun 2003: UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
PP Nomor 65 'tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Permendagri Nomor 39 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun
Aceh Nomor 1 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang 12 Pasal
|
CATATAN: |
- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
- 10 halaman
|