Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013

Perizinan Usaha Perkebunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Jenis Usaha Perkebunan meliputi budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri hasil perkebunan dapat dilakukan oleh siapapun di ruang lingkup pemerintahan daerah tersebut, baik dilakukan pribadi maupun kelompok serta kerjasama dengan Badan Hukum asing. 2. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. saha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B., setelah mendaftar akan mendapatkan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) 3. Syarat dan tata cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan diatur pada pasal 17

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

24 April 2013

Tanggal Pengundangan

24 April 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Tahun 2013

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 922 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2.-PERDA-NOMOR-2-TAHUN-2013-TENTANG-PERIZINAN-USAHA-PERKEBUNAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perizinan usaha perkebunan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	1. Tanah sebagai karunia Tuhan YME yang dapat difungsikan sebagai lahan perkebunan, wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai prinsip dasar Pancasila dan UUD 1945 2. Perkebunan salah satu kegiatan ekonomi berperan dalam peningkatan pendapatan Masyarakat dan daerah dan saat ini sedang pesat, dan butuh penataan oleh karena pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkannya Perda tentang Perizinan Usaha Perkebunan 1. UU No. 5 Tahun 1960 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 5 Tahun 1984 4. UU No. 5 Tahun 1990 5. UU No. 12 Tahun 1992 6. UU No. 5 Tahun 1994 7. UU No. 41 Tahun 1999 8. UU No. 18 Tahun 2004 9. UU No. 32 Tahun 2004 10. UU NO. 25 Tahun 2007 11. UU No. 26 Tahun 2007 12. UU No. 40 Tahun 2007 13. UU No. 32 Tahun 2009 14. UU No. 41 Tahun 2009 15. UU No. 4 Tahun 2011 16. PP No. 20 Tahun 1968 17. PP No. 17 Tahun 1986 18. PP No. 6 Tahun 1995 19. PP No. 44 Tahun 1995 20. PP No. 40 Tahun 1996 21. PP No. 44 Tahun 1997 22. PP No. 38 Tahun 2007 23. PP No. 27 Tahun 2012 24. Kep Menteri No. 237/2003 25. Kep Mentan No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 26. Per Mentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 27. Per Men Neg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 28. Per Mentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 29. Per Men Neg Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 30. Perda No. 02 Tahun 2012 1. Jenis Usaha Perkebunan meliputi budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri hasil perkebunan dapat dilakukan oleh siapapun di ruang lingkup pemerintahan daerah tersebut, baik dilakukan pribadi maupun kelompok serta kerjasama dengan Badan Hukum asing. 2. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. saha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B., setelah mendaftar akan mendapatkan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) 3. Syarat dan tata cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan diatur pada pasal 17
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 74

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521