Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2012

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan cara LK memuat o Laporan Realisasi Anggaran, o Neraca, o Laporan Arus Kas, dan o Catatan Atas Laporan Keuangan. Semua berkas itu dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikthisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, harus sudah diperiksa BPK maksimal 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir Lampiran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD itu diatur pada pasal 7, yang terdiri dari empat lampiran

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2012

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Tahun 2012

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 888 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-Prov-Bengkulu-No-8-Tahun-2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:	1. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa LK yang telah diperiksa BPK maksimal 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir 2. Dari pertimbangan di atas, maka perlu dibentuk Perda Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pwlaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 1. UU No. 9 tahun 1967 2. UU No. 12 tahun 2985 3. UU No. 21 tahun 1977 4. UU No. 28 tahun 1999 5. UU No. 17 tahun 2003 6. UU No. 1 Tahun 2004 7. UU No. 15 Tahun 2004 8. UU No. 25 tahun 2004 9. UU No. 32 tahun 2004 10. UU No. 33 tahun 2004 11. UU No. 28 tahun 2009 12. UU No. 12 tahun 2011 13. PP No. 20 tahun 2001 14. PP No. 24 tahun 2004 15. PP No., 23 tahun 2005 16. PP No. 24 tahun 2005 17. PP No. 54 tahun 2005 18. PP No. 55 tahun 2005 19. PP No. 56 tahun 2005 20. PP No. 57 tahun 2005 21. PP No. 58 tahun 2005 22. PP No. 65 tahun 2005 23. PP No. 8 tahun 2006 24. PP No. 38 tahun 2007 25. Permendagri No. 13 Tahun 2007 26. Permendagri No. 65 Yahun 2007 27. Perda Prov. Bengkulu No. 6 Tahun 2007 28. Perda Prov. Bengkulu No. 1 tahun 2011 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan cara LK memuat o Laporan Realisasi Anggaran, o Neraca, o Laporan Arus Kas, dan o Catatan Atas Laporan Keuangan. Semua berkas itu dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikthisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, harus sudah diperiksa BPK maksimal 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir Lampiran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD itu diatur pada pasal 7, yang terdiri dari empat lampiran
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521