Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini memuat mengenai objek, jenis beserta dengan cara memberikan retribusi dan juga mendirikan izin bangunan ditambah pula dengan cara mengukur tingkat penggunaan jasa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
T.E.U.
Indonesia, Kota Tegal
Nomor
3
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2012
Tempat Penetapan
Tegal
Tanggal Penetapan
11 Januari 2012
Tanggal Pengundangan
11 Januari 2012
Tanggal Berlaku
11 Januari 2012
Sumber
LD.2012/No. 3
Subjek
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Tegal
Bidang
Halaman ini telah diakses 167 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1987

  2. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2003

  3. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2001

  4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2002

  5. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2003

  6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2003

  7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2003

  8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2004

  9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2004

  10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2004

  11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2009

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan