Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 5 Tahun 2011

Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, PRODUK HUKUM DAERAH, ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH, PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERENCANAAN, PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH, LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH, PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kandangan

Tanggal Penetapan

31 Mei 2011

Tanggal Pengundangan

31 Mei 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.5

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 502 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dipertanggungjawabkan secara material dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang melalui proses politik yang demokratis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006;
Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, PRODUK HUKUM DAERAH, ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH, PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERENCANAAN, PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH, LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH, PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
55 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521