Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 2 Tahun 2011

Retribusi Tempat Khusus Parkir

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PARKIR DITEMPAT KHUSUS PARKIR, KEWAJIBAN PELAKSANA TEMPAT KHUSUS PARKIR, TATA TERTIB PARKIR, GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP PENETAPAN , STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN, SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PEMBAYARAN, TATA CARA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA, INSTANSI PEMUNGUT, INSENTIF PEMUNGUTAN, PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kandangan

Tanggal Penetapan

01 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 573 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf e Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna menunjang pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah; bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian Daerah oleh karena itu dipandang perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2008;
Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PARKIR DITEMPAT KHUSUS PARKIR, KEWAJIBAN PELAKSANA TEMPAT KHUSUS PARKIR, TATA TERTIB PARKIR, GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP PENETAPAN , STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN, SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PEMBAYARAN, TATA CARA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA, INSTANSI PEMUNGUT, INSENTIF PEMUNGUTAN, PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 9 Seri C Nomor Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 82 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521