Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2017

Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, dengan ruang lingkup meliputi: penyediaan kebutuhan dasar yaitu tempat penampungan atau tempat hunian sementara, kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan; rehabilitasi rumah korban bencana; pengelolaan bantuan masyarakat; pertanggungawaban penggunaan dana; pemantauan dan evaluasi; penyelesaian sengketa; ketentuan lain-lain, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 77 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja menyalahgunakan penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30, dan Pasal 38 diancam dengan hukuman pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

08 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

09 Mei 2017

Tanggal Berlaku

09 Mei 2017

Sumber

LD.2017/NO.8

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 965 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 8 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanggulangan bencana

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

ABSTRAK:

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab memberikan bantuan bagi warga masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana. Dalam keadaan tanggap darurat bencana pemenuhan kebutuhan dasar diutamakan untuk diberikan bagi warga yang terkena bencana. Pada pascabencana kondisi warga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi akan mengalami ketidakstabilan yang dapat mengakibatkan kondisi sosial dimasyarakat menjadi tidak kondusif, untuk mengembalikan fungsi sosial dan ekonomi warga yang terkena bencana diberikan bantuan rehabilitasi rumah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan dimuat pada lampiran huruf D tentang Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, salah satu urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, dilanjutkan pada lampiran huruf F tentang Bidang Sosial, salah satu urusan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, dengan ruang lingkup meliputi: penyediaan kebutuhan dasar yaitu tempat penampungan atau tempat hunian sementara, kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan; rehabilitasi rumah korban bencana; pengelolaan bantuan masyarakat; pertanggungawaban penggunaan dana; pemantauan dan evaluasi; penyelesaian sengketa; ketentuan lain-lain, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 77 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Setiap orang atau korporasi yang dengan sengaja menyalahgunakan penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30, dan Pasal 38 diancam dengan hukuman pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
39 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521