Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2011

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Izin Gangguan, yang memuat hal-hal, yaitu: a. Ketentuan umum; b. Ketentuan perizinan; c. Jenis usaha yang wajib mendapatkan izin gangguan; d. syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin gangguan; e. Jangka Waktu Berlakunya Izin Ganguan; f. Pencabutan Izin Gangguan ; g. Retribusi izin gangguan; h. Golongan retribusi; i. Cara pengukur tingkat penggunaan jasa; j. Prinsi penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; k. Tata cara pemungutan; l. Wilayah pemungutan; m. Sanksi administratif; n. Tata cara pembayaran; o. Tata cara penagihan; p. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; q. Kadaluwarsa; r. Pengawasan; s. Penyidikan; t. Ketentuan pidana; u. Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

28 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

28 Januari 2011

Tanggal Berlaku

28 Januari 2011

Sumber

LD.2011/NO.3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 384 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap terjadinya bahaya kerugian dan gangguan dari suatu kegiatan usaha baik orang pribadi maupun badan hukum terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah, maka perlu diambil langkah-langkah guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut dengan mengintensifkan sumber pendapatan daerah UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 25 Tahun 2000; Kepres Nomor 20 Tahun 1990; Permendagri Nomor 1 Tahun 1985; Permendagri Nomor 4 Tahun 1987; Permendagri Nomor 5 Tahun 1992; Permendagri Nomor 7 Tahun 1992; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Izin Gangguan, yang memuat hal-hal, yaitu: a. Ketentuan umum; b. Ketentuan perizinan; c. Jenis usaha yang wajib mendapatkan izin gangguan; d. syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin gangguan; e. Jangka Waktu Berlakunya Izin Ganguan; f. Pencabutan Izin Gangguan ; g. Retribusi izin gangguan; h. Golongan retribusi; i. Cara pengukur tingkat penggunaan jasa; j. Prinsi penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; k. Tata cara pemungutan; l. Wilayah pemungutan; m. Sanksi administratif; n. Tata cara pembayaran; o. Tata cara penagihan; p. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; q. Kadaluwarsa; r. Pengawasan; s. Penyidikan; t. Ketentuan pidana; u. Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2011. 26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2011

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT