Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 4 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan : a. memberikan layanan pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna; b. meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan anak dengan kemampuan berbeda; c. meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana serta pengelolaan satuan pendidikan; d. mengembangkan potensi peserta didik sehingga memiliki kemampuan spiritual, keagamaan dan keterampilan serta memiliki kepribadian dan kecerdasan; dan e. meningkatkan relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dan dunia industri. Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya; Jalur Pendidikan Formal mencakup pendidikan yang diselenggarakan secara berjenjang dan bertingkat; (2) Jalur Pendidikan Nonformal mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di luar pendidikan sekolah; (3) Jalur pendidikan Informal mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sampang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sampang

Tanggal Penetapan

06 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

26 Juli 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sampang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1661 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

document(22).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penyelenggaraan Pendidikan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	a. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sampang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu peningkatan sarana prasarana pendidikan, pengawasan, pengendalian, serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal; b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan sumber daya manusia, maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sampang perlu diatur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sampang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU No 12 Tahun 1950; 3. UU No 23 Tahun 2002; 4. UU No 20 Tahun 2003; 5. UU No 1 Tahun 2004; 6. UU No 14 Tahun 2005; 7. UU No 12 Tahun 2011; 8. UU No 23 Tahun 2014; 9. PP No 9 Tahun 2003; 10. PP No 19 Tahun 2005; 11. PP No 55 Tahun 2007; 12. PP No 79 Tahun 2005; 13. PP No 47 Tahun 2008; 14. PP No 48 Tahun 2008; 15. PP No 74 Tahun 2008; 16. PP No 17 Tahun 2010; 17. PP No 53 Tahun 2010; 18. Permendiknas No 29 Tahun 2005; 19 Permendagri No 13 Tahun 2006; 20. Permendiknas No 23 Tahun 2006; 21. Permendiknas No 24 Tahun 2006; 22. Permendiknas No 12 Tahun 2007; 23. Permendiknas No 13 Tahun 2007; 24. Permendiknas No 14 Tahun 2007; 25. Permendiknas No 16 Tahun 2007; 26. Permendiknas No 22 Tahun 2007; 27. Permendiknas No 24 Tahun 2007; 28. Permendiknas No 41 Tahun 2007; 29. Permendiknas No 3 Tahun 2008; 30. Permendiknas No 10 Tahun 2009; 31. Permendiknas No 10 Tahun 2009; 32. Permendiknas No 79 Tahun 2009; 33. Permendiknas No 15 Tahun 2010; 34. Permendiknas No 20 Tahun 2010; 35. Permendiknas No 28 Tahun 2010; 36. Permendiknas No 66 Tahun 2013; 37. Permendiknas No 57 Tahun 2014; 38. Permendiknas No 58 Tahun 2014; 39. Perda Kab Sampang No 1 Tahun 2012. Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan : a. memberikan layanan pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna; b. meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan anak dengan kemampuan berbeda; c. meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana serta pengelolaan satuan pendidikan; d. mengembangkan potensi peserta didik sehingga memiliki kemampuan spiritual, keagamaan dan keterampilan serta memiliki kepribadian dan kecerdasan; dan e. meningkatkan relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dan dunia industri. Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya; Jalur Pendidikan Formal mencakup pendidikan yang diselenggarakan secara berjenjang dan bertingkat; (2) Jalur Pendidikan Nonformal mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di luar pendidikan sekolah; (3) Jalur pendidikan Informal mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 60 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521