Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 10 Tahun 2016

Sistem Kesehatan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Sistem Kesehatan Daerah meliputi subsistem: a. upaya kesehatan; b. pemberdayaan masyarakat; c. sumber daya manusia kesehatan; d. pembiayaan kesehatan; e. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g. penelitian dan pengembangan kesehatan. Sistem Kesehatan Daerah dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Kesehatan Daerah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan meliputi: a. UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) b. UKP (Upaya Kesehatan Perorangan); dan c. pembangunan berwawasan kesehatan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sampang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sampang

Tanggal Penetapan

29 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sampang

Bidang

Halaman ini telah diakses 858 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

document(17).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Sistem Kesehatan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Kesehatan Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang dan masyarakat yang perlu dijamin, dilaksanakan dan di lindungi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sampang; b. bahwa untuk memenuhi hak setiap orang atas pelayanan kesehatan perlu dilakukan penataan sistem kesehatan dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di Kabupaten Sampang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012; 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015. Ruang lingkup Sistem Kesehatan Daerah meliputi subsistem: a. upaya kesehatan; b. pemberdayaan masyarakat; c. sumber daya manusia kesehatan; d. pembiayaan kesehatan; e. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g. penelitian dan pengembangan kesehatan. Sistem Kesehatan Daerah dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Kesehatan Daerah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan meliputi: a. UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) b. UKP (Upaya Kesehatan Perorangan); dan c. pembangunan berwawasan kesehatan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 35 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521